Makassar – Lensa-Rakyat.Com – Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman di setiap pertemuan dengan para kepala OPD (organisasi perangkat daerah, red) yang selalu menghimbau agar pengelolaan dana dan kegiatan wajib menganut manajemen transparansi.
Ternyata Himbauan Andi Sudirman Sulaiman ini diduga tidak berlaku di Disdik Sulsel yang saat ini dinakhodai Setiawan Aswad sebagai Kepala Dinas Pendidikan Sulsel. Buktinya, beberapa awak media dan LSM telah berupaya menghubungi kepala bidang yang menangani bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan di Disdik Sulsel memilih bungkam dan enggan berkomentar serta tidak mau memberikan data sekolah penerima DAK di Sulsel Tahun 2022.
Hal ini membuktikan apa yang selama ini yang didengung-dengungkan dan dihimbaukan oleh Gubernur Sulsel agar seluruh kepala OPD dan pejabat di lingkup Pemprov Sulsel untuk wajib transparan dalam pengelolaan anggaran kegiatan hanya menjadi ‘isapan jempol’ belaka bagi pejabat di Disdik Sulsel.
Melihat gelagat ini, Ketua LSM Lemkira Sulsel Rizal Noma, yang diminta komentarnya terkait susahnya mendapatkan data sekolah penerima DAK pendidikan di Disdik Sulsel ini, mengatakan bahwa ada indikasi dan sangat kuat dugaan kalau pengelola DAK di Disdik Sulsel main ‘kongkalikong’ dengan pihak yang akan mengerjakan pembangunan di sekolah yang menggunakan DAK pendidikan ini.
“DAK Pendidikan di Sulsel tahun ini sangat fantastis jumlahnya yaitu Rp 189 Miliar. Khusus untuk DAK Bidang SMA senilai Rp 69 Miliar, dan DAK Bidang SMK senilai Rp 120 Miliar sehingga totalnya senilai Rp 189 Miliar, belum lagi DAK untuk SLB yang sampai saat ini belum diketahui persis berapa jumlahnya,” ungkap Rizal Noma.
Menurut Rizal Noma, sebenarnya pihaknya sudah melakukan konfirmasi kepada Kadisdik Sulsel Setiawan Aswad, pada Minggu 3 Juli 2022, terkait dengan adanya dugaan ‘kongkalikong’ dan tidak transparannya pengelolaan DAK bidang pendidikan ini.
Hasil konfirmasinya, Kadisdik Sulsel Setiawan Aswad menepis dugaan itu. Katanya, setahu dirinya pengelolaan dan pengerjaan DAK Pendidikan di Lingkup Disdik Sulsel dilakukan sesuai dengan mekanisme pengadaan barang dan jasa melalui tender eKatalog dan swakelola sehingga sangat sulit dilaksanakan dan diadakan atau dikerjakan oleh satu orang.
“Untuk lebih jelasnya, nanti saya coba tanyakan masalah DAK ini ke kepala bidang teknis masing-masing yang menangani persekolahan,” tutur mantan Fungsional Widyaswara BPSDM Sulsel ini.
Terkait DAK pendidikan tahun ini, juga terungkap untuk swakelola dilaksanakan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan masalah penentuan KSM dilakukan oleh tim penilai teknis dalam hal ini Disdik Sulsel dan lembaga lainnya.
Rizal Noma juga mengaku, sudah pernah menghubungi beberapa kali via selulernya salah satu kepala bidang terkait pengelolaan DAK di Disdik Sulsel. Dia adalah Kepala Bidang Pembinaan SMA, Asqar, SE, namun tidak ada jawaban meskipun selulernya aktif dan pesan Whattshapnya terbaca namun enggan memberi jawaban dan tidak mengangkat telepon selulernya meskipun berkali-kali dihubungi.
“Kami juga sudah menghubungi beberapa Kepsek penerima DAK tahun ini dan mereka belum ada informasi kapan pembangunan akan dimulai. Dan mengenai pelaksanaannya itu, katanya mungkin yang tahu persis KSM yang ditunjuk sebagai pelaksana. Mereka juga menyampaikan kalau saat ini sementara tahap verifikasi dan sekadar info kalau sekolah itu hanya sebagai penerima bantuan dan yang menentukan KSM adalah Disdik Sulsel,” jelas Rizal Noma menceritakan hasil penelusurannya. (TIM)
