Kendari, lensa-rakyat. com || Dalam momentum peringatan Hari Buruh Internasional, Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Kota Kendari menggelar aksi di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Sulawesi Tenggara sebagai bentuk protes terhadap kondisi ketenagakerjaan yang dinilai semakin eksploitatif dan tidak berpihak pada buruh, 1 Mei 2026.
Aksi ini menyoroti sejumlah persoalan mendasar yang terus dialami buruh, khususnya praktik outsourcing yang menciptakan ketidakpastian kerja, lemahnya implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), rendahnya upah buruh, serta ketidaksesuaian program pelatihan tenaga kerja dengan kebutuhan dunia industri.
Ketua LMND Kota Kendari, Jordi Apriyanto, dalam keterangannya menegaskan bahwa praktik outsourcing telah menjadi instrumen sistemik yang melemahkan posisi buruh.
“Sistem outsourcing hari ini bukan sekadar skema kerja, melainkan alat eksploitasi yang dilegalkan. Buruh dipaksa bekerja tanpa kepastian kontrak yang jelas, tanpa jaminan masa depan, dan tanpa perlindungan yang layak. Ini adalah bentuk ketidakadilan struktural yang tidak boleh terus dibiarkan, bebernya.
Ia menjelaskan bahwa banyak pekerja outsourcing terus berada dalam lingkaran kontrak yang tidak pasti, sehingga kehilangan hak atas status kerja tetap, jaminan sosial, serta perlindungan normatif lainnya.
Selain itu, LMND Kota Kendari juga menyoroti tingginya kerentanan kecelakaan kerja akibat lemahnya implementasi K3 di berbagai sektor kerja.
“Kecelakaan kerja bukan sekadar risiko, tetapi konsekuensi dari sistem yang abai terhadap keselamatan buruh. K3 tidak boleh hanya menjadi formalitas administratif atau materi pelatihan semata, tetapi harus benar-benar diterapkan secara konsisten di lapangan. Ketika buruh terluka atau kehilangan nyawa, itu adalah kegagalan nyata dari sistem perlindungan tenaga kerja, “ucapnya.
Abar Watopute selaku kordinator lapangan Dalam aksi turut menyatakan bahwa upah buruh juga masih menjadi persoalan yang sangat serius.
“Upah buruh yang rendah menunjukkan bahwa tenaga kerja masih diposisikan sebagai objek produksi, bukan sebagai manusia yang berhak atas kehidupan layak. Ketika buruh tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, maka ada yang salah dengan arah kebijakan ekonomi kita,” pungkasnya.
LMND juga mengkritik program pelatihan tenaga kerja yang dinilai tidak relevan dengan kebutuhan industri yang berkembang.
“Program pelatihan kerja seharusnya menjadi sarana pemberdayaan. Namun yang terjadi, pelatihan justru tidak sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, sehingga melahirkan tenaga kerja yang tidak siap bersaing. Ini menunjukkan adanya kegagalan dalam perencanaan dan orientasi kebijakan ketenagakerjaan, pungkasnya”
Menanggapi aksi tersebut, pihak Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Sulawesi Tenggara menyatakan menerima aspirasi yang disampaikan dan berkomitmen untuk segera menindaklanjuti tuntutan yang diajukan.
Menutup pernyataannya, Jordi Apriyanto menegaskan bahwa Hari Buruh harus dimaknai sebagai momentum perjuangan, bukan sekadar seremoni.
“Selama buruh masih hidup dalam ketidakpastian, selama upah masih rendah, dan selama keselamatan kerja diabaikan, maka perjuangan tidak boleh berhenti. Buruh harus bersatu dan menjadi kekuatan politik yang mampu mendorong perubahan menuju sistem yang lebih adil dan manusiawi, “kata Ketua LMND Kota Kendari.
Aksi berlangsung secara tertib dan diakhiri dengan penyerahan tuntutan resmi kepada pihak Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi provinsi Sulawesi tenggara.
Roy
