oleh

Projo Konawe || 51 Desa Fiktif Kesalahan Siapa, Masyarakat Kabupaten Konawe Dapat Imbasnya

Lensa – Rakyat.com – Konawe | Projo Konawe Kembali melakukan aksi unjuk rasa terkait status 51 ( Lima Puluh Satu ) Desa, serta Status Keluarga Penerima Manfaat ( KPM ) Bantuan langsung Tunai (BLT) di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara

Selasa, 27 Oktober 2020, Sekitar Pukul 10.00 Wita. Projo Konawe melakukan aksi di kantor DPR Kabupaten konawe menuntut hak masyarakat sebagai penerima bantuan langsung tunai di 51 Desa dengan Jumlah Keluarga Penerima Manfaat ( KPM ) Sebanyak kurang lebih 3.537 ( Tiga Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh ).

Projo Konawe, Efendi mengatakan bahwa Di dalam Aturan Kementerian Keuangan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50/PMK.07/2020 tentang perubahan kedua atas atas 205/PMK.07/2019 tentang pengelolaaan Dana Desa disebutkan bahwa ketentuan baru yang ada di dalam aturan tersebut ialah untuk mempermudah penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana desa bagi masyarakat yang berhak mendapatkan.

Bantuan langsung Tunai (BLT) merupakan Program Pemerintah yang diberikan kepada masyarakat akibat dampak Covid-19 yang tengah melanda negeri ini, hal ini dilakukan oleh pemerintah pusat semata-mata untuk memulihkan perekonomian masyarakat di desa.

” Sehubungan dengan ini, dampak terhadap masyarakat yang mendapatkan Bantuan tersebut sangat baik dirasakan oleh masyarakat yang menerimanya. Akan tetapi tidak demikian dengan masyarakat yang berada di lingkup 51 (Lima Puluh Satu) Desa yang ada di Kabupaten Konawe ” Cetus Efendi Saat Orasinya

Ketua Projo Konawe, Abidin Slamet, SH menyatakan Hal ini bermula dengan adanya kesalahan dari Pemerintah daerah Kaupaten Konawe saat melakukan pemekaran Desa dan pembentukan desa di tahun-tahun yang telah lampau, dimana pemekaran dan pembentukan desa tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada yakni pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pelaksanaannya yakni Permendagri Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa.

” Hal ini kemudian berakibat pada status desa yang dimekarkan yang menjadi tidak jelas secara administrasi sampai menimbulkan status Desa Fiktif ” Kesalnya

Pasalnya, Imbas daripada status fiktif di 51 Desa tersebut tidak hanya dirasakan bagi Desa, namun juga berimbas pada Bantuan-Bantuan Pemerintah yang digelontorkan oleh Pemerintah Pusat yakni salah satunya Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang melekat di Dana Desa.

Ketua Projo Konawe, Abidin Slamet, SH menyampaikan Seperti yang diketahui, bahwa dari 51 Desa yang kategori Fiktif terdapat 3.537 calon KPM yang berhak mendapatkan bantuan tersebut dengan jumlah yang harusnya diterima tiap-tiap calon KPM adalah Rp. 2.700.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah), bila di totalkan dengan jumlah yang harus diterima ialah Rp. 9.549.900.000,- dari Bulan April hingga September 2020.

Hal ini menjadi keluhan bagi warga masyarakat calon penerima BLT di 51 yang tidak mendapatkan Bantuan Langsung Tunia (BLT) Dana Desa seperti warga desa yang desanya tidak bermasalah. Persoalan ini jelas menimbulkan kesenjangan sosial pada masyaarakat khususnya masyarakat miskin yang terdampak Covid-19 dari 51 desa tersebut.

Maka dari itu kami dari Dewan Pengurus Cabang (DPC) PROJO KONAWE menyatakan sikap sebagai berikut:

  1. Mendesak kepada pemerintah daerah Kabupaten Konawe agar lebih serius mengurus kejelasan status 51 Desa di Kabupaten Konawe yang masuk dalam kategori Desa Fiktif.
  2. Meminta kepada Pemerintah Kabupaten Konawe agar segera mencari solusi penganggaran BLT untuk 51 Desa.
  3. Mendesak kepada penegak hukum untuk melakukan pengusutan lebih mendalam jika terdapat indikasi pelanggaran hukum saat pemekaran dan pembentukan desa di 51 Desa yang masuk kategori DESA FIKTIF.
  4. Meminta kepada pemeritah pusat dalam hal ini Bapak Presiden Republik Indonesia agar mencari solusi terbaik dalam penyelesaian 51 desa tersebut sebab menyangkut adanya 3.537 KPM penerima BLT ditengah kondisi Pandemi Covid-19 yag sangat dibutuhkan oleh warga desa.

Hingga Berita Ini Terbit, Masa aksi masih berlangsung

banner 728x80
banner 728x80

Berita Lainnya