Lensa-Rakyat.Com, Kendari — Aliansi Pemerhati Keadilan Kota Kendari menggelar aksi damai di depan Kantor Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, Senin (27 Januari 2026). Aksi ini dilakukan untuk mengawal pemeriksaan banding perkara pidana Nomor 300/Pid.Sus/2025/PN.Kdi yang dinilai sarat kekeliruan penerapan hukum.
Aliansi menyoroti putusan Pengadilan Negeri Kendari yang menyatakan terdakwa La Ami terbukti menggunakan ijazah palsu. Menurut mereka, perkara tersebut sejatinya merupakan persoalan administrasi pendidikan, namun dikualifikasikan sebagai tindak pidana.
Koordinator aksi, Iqbal, menyatakan kriminalisasi terjadi ketika masalah administratif dijadikan dasar pemidanaan. “Kesalahan tata kelola pendidikan tidak bisa dibebankan sebagai kesalahan pidana peserta didik,” ujarnya.
Menurut Aliansi, unsur Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional mensyaratkan adanya ijazah yang terbukti palsu. Namun dalam perkara ini, tidak terdapat putusan yang menyatakan ijazah terdakwa palsu, tidak dilakukan pemeriksaan forensik dokumen, serta keterangan saksi hanya menyebut ijazah tidak terdaftar dalam sistem PUSMENDIK.
“Tidak terdaftar bukan berarti palsu. Ini perbedaan mendasar yang diabaikan oleh pengadilan tingkat pertama,” kata perwakilan Aliansi.
Aliansi juga menilai ijazah Paket C terdakwa diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang, menggunakan blanko resmi serta dilengkapi Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) yang sah. Ketidaktercatatan dalam sistem nasional dinilai sebagai cacat administrasi, bukan pemalsuan.
Dalam aksinya, Aliansi mendesak majelis hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara mengabulkan permohonan banding, membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kendari, serta menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
“Putusan banding ini penting karena akan menjadi preseden. Jika kesalahan administrasi dipidanakan, masyarakat kecil akan terus menjadi korban,” ujar Iqbal.
Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan.
(Bang Ali )
