BERITA

Keterbukaan informasi di Indonesia masih sebatas pencitraan

232
×

Keterbukaan informasi di Indonesia masih sebatas pencitraan

Sebarkan artikel ini

LENSA-RAKYAT.COM – Refleksi Dalam memperingati ke 19  Hari Keterbukaan Sedunia dan  Tahun ke 13  Hari Keterbukaan Informasi Indonesia Patar Sihotang SH MH ketua Umum PKN  menyampaikan pada acara Konfrensi pers dalam rangka  Memperingati Hari Hak Untuk Tahu sedunia tanggal 28 September 2021 jam 16.00  di kantor pusat PKN Jl Caman Raya no 7 Jatibening Bekasi .

Patar menjelaskan bahwa Adapun sejarah peringatan Hari Hak untuk Tahu Sedunia pertama kali dideklarasikan di Kota Sofia, Bulgaria pada 28 September 2002 .

banner 970x250
banner 970x250

Gagasan utama yang hendak disampaikan dari peringatan Hari Hak untuk Tahu Sedunia adalah bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak dan kebebasan mereka dalam mengakses informasi publik.

Di Indonesia sendiri Juga ada peringatan hari Keterbukaan Informasi Indonesia yang di peringati setiap tanggal 30 April karena UU Informasi Publik Nomor 14 tahun 2008 di sahkan pada tanggal 30 April 2008 Menurut Patar Sihotang  keberadaan UU 14 Tahun 2008 dan Lembaga Komisi Informasi belum bisa menjawab  dan mencapai Tuntutan  Reformasinya itu terciptanya budaya keterbukaan dan Transparansi penyelenggaraan  Negara untuk mencapai  Clean Goverment atau pemerintahan yang bersih dalam mengwujudkan    Masyarakat adil dan Makmur dan berkeadilan Keterbukaan Informasi di Indonesia masih sebatas Formalitas dan  Seremonial dan Pencitraan. demikian Ucap Patar

Patar mengungkapkan fakta antara lain  Merujuk pada laporan Ketua KIP pada pelaksanaan Penganugerahan Award Keterbukaan Informasi tahun 2020  di Kantor Wakil Presiden RI, dinyatakan bahwa baru 60 badan publik atau 17,4% yang mendapatkan kategori informatif, 34 badan publik atau 9,8% dengan kategori menuju informatif, selebihnya masih dalam kategori cukup informatif, kurang informatif dan tidak informatif dari 348 badan publik yang dipantau.

Patar Juga mengungkapkan fakta  hasil penelitian Tim pemantau keuangan negara terhadap Indeks keterbukaan Informasi Publik dengan  obyek sasaran  adalah badan Publik Lembaga Komisi Informasi yang ada di 34 provisni dan 1 Komisi Informasi Pusat , penelitian dengan mengunakan data sekunder diperoleh melalui penelusuran dokumen peraturan, pemberitaan dan pelaporan dan Website  seluruh Komisi Informasi . dalam penelitian Ini Tim PKN memfokuskan pada pariabel bagaimana Kepatutan komisi Informasi dalam melaksanakan atau Implementasikan perintah dan amanat UU No 14 tahun 2008  tentang keterbukaan Informasi khsusus nya pasal 7 ayat 6  Tentang kewajiban badan publik menayangkan Informasi Publik dengan mengunakan perangkat Website atau perangkat lainnya dan pengumuman   Informasi publik  yang di umumkan secara berkala tentang laporan keuangan sesuai  pasal  9 ayat 2 huruf c  UU 14tahun 2008  dan perki Nomor 1 tahun 2010  yang di rubah menjadi perki Nomor 1 tahun 2021 tentang standard pelayanan Informasi Publik . kesimpulan yang di dapat sesuai dengan Tabel 1 di dapat
Dari 35 Lembaga Komisi Informasi yang memiliki Website 22  atau 63 % dan yang yang mengumumkan laporan keuangan seperti yang di maksud pasal 9 ayat 2 hurup c adalah hanya  23 % atau  menurut Data ini dapat kami simpulkan sementara ..bahwa Indek Komisi Informasi Publik adalah   63 %+23%=86% bagi 2 = …. ini menurut PKN  dan belum tentu pasti  juga..masih perlu dengan pertimbangan data lain .

Data ini antagonis dengan  fungsi dan tugas Komisi informasi ini adalah  Strategis  antara lain
FUNGSI KOMISI INFORMASI : Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/ atau ajudikasi nonlitigasi. (berdasarkan Pasal 23 UU No.14 Tahun 2008)
TUGAS KOMISI INFORMASI (berdasarkan pasal 26 ayat 1 UU No.14 Tahun 2008) :
Menerima, memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan atau ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap pemohon informasi publik berdasarkan alasan sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

Menetapkankan kebijakan umum pelayanan informasi publik ; dan menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis
patar memaparkan  bahwa berdasarkan Regulasi diatas Komisi Informasi telah di berikan kepercayaan oleh Negara dan rakyat untuk menjalankan amanat UU No 14 Tahun 2008 namun sampai sekarang belum tercapai seperti yang di harapkan oleh Rakyat dan negara nyaitu belum  tercipta Pemerintahan Yang transparansi dan keterbukaan guna  mencapai pemerintahan yang bersih .

kondisi  ini juga di akibatkan   adanya Komisioner Komisioner yang tidak mandiri dan tidak berwasasan membela kerakyatan  lebih cendrung  Arogan dan belum memahami Tujuan di lahirkan Komisi Informasi  antara lain menjamin Rakyat Untuk mendapatkan hak hak  Informasi nya sesuai Perintah Konstitusi Pasal 28 f UUD 1945. Dengan fakta   pengalaman  Pemantau keuangan negara bersidang di Komisi Informasi di seluruh Indonesia dimana majelis komisiomer nya  membuat pertimbangan Hukum nya tidak sesuai dengan Undang Undang dan perki dan cendrung dan terkesan hanya mencari cari kesalahan dan usaha menjegal Pemohon (Rakyat) dalam hal ini PKN  Contoh nya pada persidangan di Komisi Informasi sumatera utara ,PKN pemohon melawan kepala Tanjung garbus sebagai termohon , majelis Komisiomer menolak  permohonan PKN hanya gara gara dan persoalan PKN mengunakan 2  SK Menteri Hukum Ham yang  yang mana kedua SK tersebut masih berlaku dan Sah di Kementerian Hukum dan Ham . demikian Ujar Patar sihotang sambil menunjukkan Putusan kepada awak media yang ikut pada konprensi pers .

Patar juga menjelas kan pengalaman yang menjengkelkan ,Ketika bersidang di Komisi Informasi Propinsi Sumatera Selatan PKN sebagai Pemohon dan Bupati lahat sebagai Termohon . dalam Pertimbangan Hukum dan Putusannya Permohonan PKN di tolak , dengan alasan PKN salah membuat keberatan kepada atasan , bahwa Komisioner mengatakan bahwa Bupati bukan lah atasan PPID Utama yang hal ini di jabat  kepala dinas Kominfo , pada saat persidangan PKN sebagai pemohon sudah berkeras dan memaksa majelis Komisioner  agar membaca apa pengertian

…..ATASAN …. Di  pasal pengertian pada perki no 1 tahun 2010 dan perki nomor 2013 namun majelis Komisioner tidak mendengar kan terikan rakyat dan dengan arogan nya membuat putusan menolak PKN ( Rakyat ) mendapatkan hak hak konstitusinya , selanjutnya apa yang terjadi , dengan perasaan jengkel kesal dan Prustrasi  PKN melakukan perlawanan Hukum dengan cara naik banding ke PTUN Palembang dan ini sangat menguras waktu ,,tenaga dan Pemikiran dan lebih patal lagi mengeluarkan uang banyak untuk pendaftaran ke PTUN dan biaya biaya Bolak balik Sidang ..ini PKN rasakan hanya karena Arogansi dan ketidak cakapan dan ketidak cerdasan majelis Komisioner nya . sebenarnya masih banyak contoh pengalaman persidangan yang mengecewakan pemohon ,namun semnetara hanya 2 fakta diatas sebagai bahan renungan buat para Komisi Informasi dan Para penguasa badan Publik di negeri ini .demikian Ucap Patar sihotang .

Patar menyatakan Bahwa Kemandirian Komisi Informasi tidak akan berhasil dan selama nya akan mengambang apabila Anggaran keuangan Komisi Informasi masih di bebankan  pada mata anggaran Pemerintah dalam hal ini di APBN  kementerian Kominfo dan APBD Provinsi dan APBD Kabupaten , dan kami pemantau keuangan Negara PKN sudah sering membuat saran Tindakan kepada Presiden dan DPR Pusat agar  Anggaran Komisioner dan kesejahteraan Para Komisiomner ya di perhatikan oleh Pemerintah dan negara apabila negeri ini benar benar menginginkan republic ini benar benar memiliki budaya Transparansi . karena kalau anggaran Komisi informasi masih di bawah ketiak pemerintah , maka Komisi Informasi tidak akan bisa mandiri dan mudah di tekan dan di intervensi oleh badan public yang berkuasa . demikain ucap patar .

Patar sihotang Juga mengharapkan kepada para Komisioner dan Para penguasa badan Publik agar maksud dan tujuan terkandung dalam  Pembentukan UU no 14 tahun 2008 dan Pembentukan Lembaga komisi Informasi benar benar di laksanakan secara murni dan konsekwen  karena Keterbukaan dan Transparansi itu adalah  salah satu Pilar dalam mencegah Tindak pidana Korupsi .
Dan kita harus mensukseskan program Presiden Jokowi  dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2020-2024. “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dan salah satu Amanat yang di berikan kepada Lembaga Komisi Informasi tentang INDEKS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (IKIP)
Patar Juga mengharapkan agar Semua para pegiat Korupsi dan masyarakat sama sama bergandengan tangan dalam mendorong Komisi Informasi dan segala perangkatnya untuk tercipta suasana keterbukaan informasi di Indonesia demi tercapainya pemerintahan yang bersih dalam mengwujudkan masyarakat adil dan Makmur sesuai tujuan kemerdekaan republic Indonesia ,,,Demikian di sampaikan Patar sihotang SH MH pada acara Konfrensi pers memperingati hari  Hak Untuk Tahu Internasional .

PRES REALES

Bekasi tanggak 28 September 2021
PEMANTAU KEUANGAN NEGARA PKN

PATAR SIHOTANG SH MH
KETUA UMUM

banner 970x250