Makassar — Seksi Profesi dan Pengamanan (Sipropam) Polrestabes Makassar melaksanakan kegiatan Penegakan, Ketertiban dan Disiplin (Gaktibplin) terhadap personel dengan melakukan pemeriksaan telepon seluler (handphone), khususnya terkait aplikasi maupun akun judi online (judol) dan pinjaman online (pinjol).
Kegiatan tersebut dilaksanakan usai apel pagi Rabu (19/8/2026) di halaman Mapolrestabes Makassar sebagai langkah deteksi dini untuk mencegah terjadinya pelanggaran disiplin yang dapat berdampak terhadap personel maupun citra institusi Polri.
Kanit Provos Polrestabes Makassar, AKP Sugiharto, S.H., mengatakan pemeriksaan tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil analisis dan evaluasi (anev) Divisi Propam Polri terkait pencegahan keterlibatan personel dalam aktivitas judi online dan pinjaman online.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Hari ini ada kegiatan Gaktibplin terkait aplikasi atau akun judol dan pinjol pada handphone personel. Kegiatan ini menindaklanjuti Anev Div Propam Polri dan bertujuan sebagai deteksi dini agar tidak terjadi pelanggaran yang dapat merugikan personel, menurunkan citra Polri, maupun merusak rumah tangga,” ujar AKP Sugiharto, S.H.
Menurutnya, pemeriksaan secara berkala merupakan bagian dari upaya pembinaan dan pengawasan internal guna memastikan setiap personel tetap mematuhi ketentuan serta menjaga integritas sebagai anggota Polri.
Dalam kegiatan tersebut, pemeriksaan dilakukan terhadap handphone personel yang mengikuti apel pagi dari berbagai satuan fungsi dan bagian di Polrestabes Makassar.
Kegiatan turut dihadiri Pejabat Utama Polrestabes Makassar serta para Kasi dan Wakil Kepala Satuan Fungsi (Waka Satfung) Polrestabes Makassar.
Personel yang mengikuti apel pagi berasal dari Bag Ops, Bag Siwas, Bag SDM, Bag Log, Bag Ren, Sie Keu, Sium, Sidokkes, Sikum, Sat Binmas, Sat Tahti, Sat Pamobvit, Sat Samapta, Sat Reskrim, Sat Intelkam, hingga Sat Resnarkoba.
Melalui kegiatan Gaktibplin tersebut, Sipropam Polrestabes Makassar menegaskan komitmennya dalam melakukan pengawasan dan pembinaan personel secara berkelanjutan, sekaligus mencegah potensi pelanggaran yang dapat merugikan anggota maupun mencoreng nama baik institusi Polri.
