Bandung,Lensa-rakyat.com || Di forum Nasional Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sulawesi Tenggara menggaungkan pemekaran Kepulauan Buton untuk menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB).
Pernyataan tersebut di lontarkan langsung ketua DPC GMNI Kendari, Rasmin Jaya dalam Kongres GMNI yang ke XXII di Kota Bandung, Jawa Barat, dalam memberikan pandangan umum tentang kinerja dan program pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) GMNI dalam 1 periode kepengurusan 2019-2022.
Ia menegaskan dalam forum yang terhormat ini, di gedung merdeka kami ingin menyampaikan terkait apa yang menjadi gagasan dan isu-isu strategis tentang apa yang di butuhkan oleh daerah khususnya masyarakat yang bermukim di Sulawesi Tenggara.
”Ini momentum dan kesempatan terbaik untuk mengonsolidasikan berbagai isu urgen dan strategis di daerah agar mendapat perhatian serius di tingkat nasional. Kami mengharapkan pengurus DPP GMNI ke depan bisa memberikan atensi kepada pemerintah pusat untuk memperhatikan aspirasi masyarakat khususnya yang menginginkan Daerah Otonomi Baru (DOB) yakni Pemekaran Kepulauan Buton,” Tegasnya pada 26 Juli 2025.
Dengan dukungan masyarakat dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, ia berharap ini bisa menjadi dorongan dan jembatan bahwa aspirasi ini harus menjadi perhatian serius.
”Sebagai organisasi Nasional, tentu kami terus berkomitmen untuk menjadi saluran aspirasi masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan untuk terus memudahkan pelayanan publik serta menyentuh semua sektor, baik ekonomi, politik, sosial, kebudayaan dan yang paling terpenting adalah pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang menjadi prioritas,” Tegasnya.
Tak hanya itu, salah satu kader GMNI yang berasal dari Buton, Dhira Adiyatma Jaya membeberkan agar wacana pemekaran Kepulauan Buton tidak hanya sebagai wacana tetapi harus sebuah langkah kongkret menuju harapan, keinginan dan kesejahteraan masyarakat.
”Melalui forum Nasional GMNI ini, harapan kami kepada seluruh kader seluruh Indonesia untuk sama-sama saling mendukung dalam menggolkan isu dan program yang ada di daerah,” Tegasnya.
Apa lagi sebelumnya Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumangerukka, telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 1 Triliun. Untuk persiapan pembentukkan Daerah Otonom Baru (DOB), Provinsi Kepulauan Buton (Kepton).
Hal itu diungkapkan Walikota Baubau, H Yusran Fahim, saat membawakan sambutan dalam acara Halal Bihalal Kerukunan Keluarga Wakatobi (KKW). Yang digelar di Baruga Kotamara Baubau. Minggu 4 Mei 2025.
Dikatakannya, dukungan Gubernur Sultra tersebut, sekaligus mematahkan isu berkembang jika Provinsi Kepton tidak bisa terbentuk, karena terkendala anggaran dan tidak adanya tokoh-tokoh akademis dari Kepulauan Buton.
“Pak ASR sendiri yang bukan darah Kepton, sudah mencanangkan Rp 1 Triliun untuk lahirnya Kepton. Saya katakan pasti bisa, tidak ada lagi kata tidak bisa. Kita punya birokrasi yang tangguh, kita punya orang-orang di Jakarta yang begitu kuat, kita punya Professor, semua kita punya,” kata Walikota Baubau.
Mengingat saat ini ada dukungan antar sesama pemerintahan dari masing-masing daerah yang ada di Kepulauan Buton. Mulai Kota Baubau, Kabupaten Buton, Kabupaten Buton Selatan, Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Bombana. Maka dipastikan untuk Pembentukan Provinsi Kepton bukan lagi sekedar angan belaka.
Walikota Baubau berharap seluruh elemen bersama-sama untuk terus mendukung program-program pemerintah. Dan masyarakat secara keseluruhan juga diminta, mengawal dan melaporkan jika terjadi hal-hal yang memang menghambat tujuan tersebut.
“Kali ini saya berharap, kita bersama-sama untuk mendukung program-program ini. Jadi insyaallah ini sama-sama kita menganggarkan, sama-sama mendukung (Pembentukan Provinsi Kepton.). Kalau memang ada yang tidak benar, masyarakat bisa bersuara,” tutupnya.
Terakhir, Ketua DPC GMNI Kendari Rasmin Jaya kembali menegaskan bahwa Pemekaran Kepulauan Buton untuk menjadi daerah Otonomi Baru (DOB) dapat meningkatkan pelayanan publik,
mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal, pemerataan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendekatkan pelayanan publik, meningkatkan partisipasi masyarakat.
Redaksi : min
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
