KENDARI, Lensa-rakyat.com || 3 Juni 2026 – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Halu Oleo (UHO) mendesak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara (Kejati Sultra) untuk segera melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh kepala yayasan yang mengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Sulawesi Tenggara.
Hal setelah adanya pemberitaan resmi yang tayang dari TV Nasional terkait Mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana di tetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dengan salah kasus menerima aliran dana sebesar 1 Milliar/hari oleh Yayasan SPPG Suluruh Indonesia.
Menteri Kebijakan Publik dan Isu Strategis BEM UHO, Ildam Saputra menduga kuat seluruh yayasan SPPG yang ada di Sultra turut serta dalam pusaran korupsi Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang menersangkakan Mantan Kepala BGN tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“kalau 1 Milliar/perhari dari seluruh yayasan berarti Sultra juga termaksud, kecuali Sultra bukan bagian dari Indonesia baru tidak termaksud”.ujarnya
Ia juga menegaskan mendukung langkah tegas pihak Kejaksaan Agung dalam memberantas sarang korupsi didalam lingkup BGN.
untuknya itu Ildam mendesak Kejati Sultra untuk segera mengambil langkah tegas dalam membantu serta berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung untuk memberantas Ladang Korupsi Berkedok Gizi tersebut dengan memanggil dan memeriksa seluruh Yayasan SPPG yang ada di Sultra.
“Kami meminta Kejati Sultra untuk tidak menunggu laporan, tetapi proaktif memanggil dan memeriksa seluruh yayasan SPPG di Sulawesi Tenggara”.tegasnya
Ildam juga menduga adanya aliran dana kepada pihak-pihak tertentu harus diusut secara transparan dan profesional,” tegas Ildam.
Ia juga menegaskan Kejati Sultra harus menunjukkan keberpihakannya pada kepentingan publik dengan melakukan investigasi yang serius. Jangan sampai program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat justru menjadi ladang praktik yang bertentangan dengan prinsip tata kelola yang baik.
atas dasar tersebut BEM UHO menegaskan akan terus mengawal proses ini dan mendorong aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas setiap dugaan penyimpangan tanpa pandang bulu demi menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan program-program strategis nasional.
