Kendari,Lensa-rakyat.com ||Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kendari mendesak Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI untuk segera melakukan evaluasi total dan menyeluruh terhadap kinerja jajaran TNI dan Polri di wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra).
Merosotnya stabilitas keamanan, maraknya konflik horizontal, serta mandeknya penyelesaian berbagai kasus hukum krusial di Bumi Anoa menjadi alasan utama di balik desakan keras ini.
Ketua Bidang Pertahanan dan Keamanan HMI Cabang Kendari, Andika Saputra, menilai jajaran kepolisian dan komando militer di tingkat daerah gagap serta lamban dalam merespons berbagai konflik sosial, terutama sengketa agraria dan pelanggaran aktivitas lingkungan hidup yang merugikan masyarakat adat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tak hanya itu, HMI Kendari mengecam keras ketidakjelasan penuntasan kasus kematian aktivis mahasiswa, almarhum Yusuf Kardawi, yang hingga kini masih menjadi misteri tanpa peradilan yang adil. Rentetan tindakan represif oknum aparat terhadap gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil kian memperpanjang catatan merah penegakan hukum di Sultra.
“Kami mengendus adanya pembiaran sistemis dan ketidakprofesionalan akut yang dipertontonkan aparat keamanan di Sulawesi Tenggara. Menko Polkam selaku pemegang komando koordinasi pusat tidak boleh tinggal diam. Evaluasi menyeluruh terhadap Kapolda Sultra dan Danrem harus menjadi prioritas utama demi mengembalikan kepercayaan publik yang berada di titik nadir,” tegas Andika Saputra dalam keterangan persnya di Kendari, Jum’at (29/5).
Dalam rilis resminya, HMI Cabang Kendari menegaskan empat tuntutan utama yang wajib segera ditindaklanjuti oleh Menko Polkam RI:
1. Turunkan Tim Investigasi Khusus Pusat: Mendesak Menko Polkam RI segera menerjunkan tim audit investigatif independen dari Mabes TNI dan Mabes Polri guna memeriksa langsung kegagalan kinerja operasional aparat di Sulawesi Tenggara.
2. Copot Pejabat Komando Wilayah yang Bermasalah: Menuntut pencopotan pimpinan kesatuan serta sanksi pidana tegas bagi oknum personel di lapangan yang terbukti melanggar SOP, menyalahgunakan wewenang, dan bertindak represif-nonhumanis terhadap rakyat dan aktivis.
3. Transparansi dan Penuntasan Hukum Kasus Yusuf Kardawi & Agraria: Mendesak keterbukaan informasi publik dan kepastian hukum terkait penuntasan kasus pembunuhan aktivis Immawan Yusuf Kardawi, serta penyelesaian sengketa lahan rakyat akibat ekspansi korporasi di Sultra.
4. Tolak Tegas Pembangunan Kodam di Sultra: Menyatakan sikap menolak keras rencana pembangunan Komando Daerah Militer (Kodam) baru di Sulawesi Tenggara, karena dinilai bukan solusi konkret bagi pemenuhan hak keamanan rakyat sipil saat ini.
HMI Cabang Kendari memperingatkan dengan tegas, jika gelombang desakan ini diabaikan oleh pemerintah pusat dalam waktu dekat, mereka akan mengonsolidasikan seluruh kader hijau-hitam bersama aliansi masyarakat sipil se-Sultra untuk menduduki jalanan dalam aksi massa yang lebih besar.
Redaksi : Ahlun Hidayat
