Kendari, lensa-rakyat.com || 19 Oktober 2025 – Pengurus Koordinator Wilayah (Korwil) 5 Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik (HIMAPOL) Indonesia mengecam sikap birokrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Halu Oleo (UHO) yang dinilai tidak transparan dalam pengelolaan anggaran rehabilitasi pembangunan fakultas.
Sarfan, Ketua Korwil 5 HIMAPOL Indonesia, menegaskan bahwa setiap anggaran harus dikelola dengan penuh tanggung jawab dan keterbukaan kepada publik, khususnya mahasiswa sebagai bagian dari komunitas akademik.
“Ketertutupan birokrasi fakultas dalam persoalan anggaran merupakan kemunduran moral dan intelektual di lingkungan akademik,” ujar Sarfan dalam keterangan resminya, Sabtu (19/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Sarfan, fakultas yang seharusnya menjadi ruang lahirnya kesadaran kritis justru menunjukkan praktik yang mencederai nilai transparansi dan akuntabilitas.
“Mahasiswa tidak boleh hanya dijadikan objek pembangunan, tetapi harus menjadi subjek yang turut mengawasi setiap proses penggunaan anggaran,” tambahnya.
Sarfan memperingatkan bahwa pengelolaan dana publik tanpa keterbukaan hanya melahirkan kecurigaan, melemahkan kepercayaan mahasiswa terhadap dekanat, serta membuka ruang bagi penyimpangan.
“Sikap diam birokrasi atas pertanyaan publik mengenai transparansi keuangan hanyalah penghindaran tanggung jawab moral dan administratif. Kampus bukan tempat melatih budaya tutup mulut, melainkan ruang untuk menegakkan integritas dan keberanian bersikap,” tegasnya.
Lebih lanjut, Sarfan menilai FISIP harus menjadi teladan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), bukan meniru pola birokrasi kotor penuh kepentingan.
“Jika kampus yang menjadi pusat pendidikan politik saja gagal menunjukkan transparansi, bagaimana mungkin ia mampu melahirkan generasi jujur dan berintegritas?” katanya.
Korwil 5 HIMAPOL Indonesia menuntut dekanat FISIP segera membuka laporan detail penggunaan anggaran rehabilitasi kepada mahasiswa dan publik.
“Setiap proyek pembangunan, setiap rupiah yang keluar, harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka,” ungkap Sarfan.
Mereka juga menolak segala bentuk intervensi birokrasi terhadap kelembagaan mahasiswa.
“Lembaga mahasiswa adalah benteng kebebasan berpikir dan wadah pembinaan kader kritis terhadap kekuasaan,” tegasnya.
Sarfan menutup pernyataannya dengan ultimatum: “Mulai hari ini, kami berdiri bukan untuk tunduk pada kekuasaan, melainkan untuk mengawalnya agar tetap berpihak pada nilai keadilan, transparansi, dan kepentingan mahasiswa. Kami tegaskan kepada Dekan FISIP: buka transparansi anggaran dalam kurun waktu 3 hari. Jika tidak, kami akan meminta Rektor UHO membersihkan birokrasi kampus dari praktik gelap dan menghormati independensi kelembagaan mahasiswa.
Penulis : Alun Hidayat
