LENSA-RAKYAT.COM, JAKARTA | Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato bernada tegas dan emosional dalam peringatan Hari Buruh Internasional yang digelar di Monas Jakarta, Kamis (1/5/2025). Di hadapan ribuan buruh dan tamu undangan, Presiden mengangkat isu krusial: korupsi yang masih mengakar kuat dalam tubuh pemerintahan.
“Kekayaan kita sangat besar. Tapi sayangnya, maling-malingnya juga banyak,” ujar Prabowo, disambut riuh para peserta aksi.
Ia menegaskan bahwa pemerintahannya berkomitmen penuh untuk memberantas korupsi, meski diakuinya perjuangan tersebut tak mudah dan penuh rintangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Saya pimpin pemerintahan ini dengan tekad kuat untuk menghapus korupsi dari bumi Indonesia. Saya tahu ini bukan jalan yang mudah. Setiap hari saya dihina, diancam, difitnah. Tapi saya tidak gentar,” tegas Prabowo.
Salah satu momen paling mencolok dalam pidato tersebut adalah ketika ia langsung menyindir pejabat publik yang masih terlibat praktik korupsi.
“Hai kalian yang duduk di lembaga-lembaga negara, digaji oleh rakyat — hentikan korupsimu!” seru Prabowo dengan suara tinggi, memicu gelombang tepuk tangan dari massa buruh.
Ia pun menyampaikan bahwa sebagai putra bangsa, ia telah lama memahami permainan elit-elit yang kerap menyalahgunakan kekuasaan.
“Saya ini sudah lama jadi orang Indonesia. Saya paham betul tipu-tipu mereka. Karena itu mereka takut saya jadi presiden,” lanjutnya.
Pidato tersebut dianggap sebagai salah satu pernyataan paling blak-blakan Prabowo sejak ia menjabat sebagai presiden. Ia tampil bukan hanya sebagai kepala negara, tetapi juga sebagai figur yang menantang sistem yang korup dan tidak berpihak pada rakyat.
Sementara itu, aksi Hari Buruh 2025 turut diwarnai dengan berbagai tuntutan dari para pekerja, seperti kenaikan upah layak, pembentukan Satgas PHK, penghapusan sistem outsourcing, serta desakan kepada pemerintah dan DPR untuk segera mengesahkan RUU Ketenagakerjaan, RUU Perampasan Aset untuk pemberantasan korupsi, RUU PPRT, dan meratifikasi Konvensi ILO Nomor 188 tentang perlindungan buruh sektor perikanan.
(Bang Ali/Red)
