Makassar – Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro, S.H., M.H., memimpin Apel Gelar Pasukan dalam rangka kesiapan menghadapi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
Kegiatan tersebut berlangsung di Lapangan Upacara Mapolda Sulsel, Selasa (11/08/2026), sebagai langkah strategis untuk memastikan kesiapan personel, sarana dan prasarana, serta memperkuat sinergi lintas sektoral dalam menghadapi potensi Karhutla.
Apel turut dihadiri unsur Forkopimda Sulawesi Selatan, Kepala BNNP Sulawesi Selatan, Wakapolda Sulawesi Selatan, Kepala Basarnas Sulawesi Selatan, Kepala BMKG Wilayah IV Makassar, serta para kepala dinas dan instansi terkait di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Makassar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam arahannya, Kapolda Sulsel menegaskan bahwa apel gelar pasukan dilaksanakan sebagai bentuk pengecekan kesiapan personel dan sarana prasarana dalam menghadapi ancaman Karhutla. Menurutnya, upaya pencegahan dan penanganan Karhutla harus dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan.
“Pencegahan dini, deteksi dini, dan pelaksanaan patroli secara rutin jauh lebih efektif daripada mengandalkan upaya pemadaman setelah kebakaran terjadi,” tegas Kapolda.
Kapolda menjelaskan, fenomena El Nino berpotensi menyebabkan musim kemarau yang lebih panjang dan meningkatkan risiko kekeringan serta terjadinya kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Sulawesi Selatan. Kondisi tersebut memerlukan langkah mitigasi yang terintegrasi antara pemerintah, TNI-Polri, instansi terkait dan masyarakat.
Berdasarkan prediksi BMKG, musim kemarau tahun 2026 di wilayah Sulawesi Selatan memiliki karakteristik yang tidak normal, dengan puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September. Kondisi tersebut perlu diantisipasi bersama untuk meminimalkan potensi terjadinya Karhutla serta dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang ditimbulkannya.
Kapolda juga menekankan pentingnya memperkuat kesiapsiagaan melalui mitigasi, patroli terpadu, serta koordinasi lintas sektoral. Sinergi tersebut melibatkan pemerintah daerah, TNI, Polri, BPBD, masyarakat peduli api, pihak swasta, hingga seluruh elemen masyarakat.
Selain kesiapan personel, Kapolda meminta seluruh sarana dan prasarana pendukung penanganan Karhutla dipastikan dalam kondisi siap digunakan, mulai dari mesin pompa, kendaraan operasional, peralatan pemadaman hingga alat pelindung diri bagi personel di lapangan.
Kapolda juga meminta seluruh jajaran meningkatkan koordinasi secara intensif dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta instansi terkait lainnya guna memastikan kesiapan dalam menghadapi dampak kekeringan maupun potensi terjadinya Karhutla.
