Lensa-Rakyat.Com, Jakarta – As SDM Kapolri, Irjen. Pol. Drs. Wahyu Widada, M.Phil., membuka Webinar Peningkatan Pelayanan Polri yang Responsif Gender di Hotel Artotel, Jakarta Selatan, Rabu (19/1).
Dalam acara tersebut, turut dihadiri secara virtual oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu I Gusti Ayu Bintang Darmawati, S.E., M.Si., dengan materi peningkatan pelayanan organisasi yang responsif gender. Kombes Pol (Purn.) Irawati Harsono, LBPP Derap Warapsari, dengan substansi pengalaman penanganan kasus terhadap perempuan dan anak, dan Ibu Abby Gina, Direktur Eksekutif Yayasan Jurnal Perempuan Way forward untuk mewujudkan Perempuan Berdaya dan Polri yang responsif gender.
Menteri PPPA mengatakan, di dalam populasi masyarakat Indonesia yang jumlahnya 270,2 juta jiwa ini, perempuan dan laki-laki hampir sama jumlahnya, dengan demikian, kemajuan dan perlindungan baik bagi perempuan dan laki-laki sama pentingnya bagi kemakmuran bangsa, lebih dari itu, kesetaraan pemenuhan Hak Asasi Manusia, termasuk jaminan rasa aman dan perlindungan bagi setiap rakyat Indonesia, baik perempuan maupun laki-laki, telah ditekankan dalam konstitusi UUD RI 1945. Namun sayangnya, ketimpangan gender berdampak pada kerentanan perempuan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Polri sebagai Lembaga yang mengemban fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, harus memberikan pelayanan yang responsif gender, dengan memperhatikan kondisi kesenjangan antara perempuan dan laki-laki terhadap akses, partisipasi, kontrol dan penerimaan manfaat pembangunan, dalam hal ini anggta Polri perlu memperhatikan bias-bias gender yang dimiliki, sehingga dapat memberikan upaya-upaya agar bias-bias gender tersebut, tidak mengganggu pelayanan yang diberikan,” jelas Menteri PPPA.
Menteri PPPA menambahkan, Polri harus meningkatkan pengelolaan Ruang Pelayanan Khusus, meningkatkan peran Polwan dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, seluruh anggota Polri baik Polwan maupun Polki perlu terus ditingkatkan kapasitasnya dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta ditingkatkan perspektif gendernya.
“Saya berharap, Organisasi Polri untuk memberikan pelayanan terbaik bagi perempuan dan anak dapat terus ditingkatkan, sebagaimana yang sudah diiniasiasi dari Bapak Kapolri untuk meningkatkan status unit pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) menjadi Direktorat di Bareskrim Polri, demikian juga beserta jajarannya, saya yakin dan percaya seluruh anggota Polri dapat melindungi perempuan dan anak Indonesia yang jumlahnya 64,57% dari total populasi di Indonesia melalui pelayanan yang Responsif Gender, maka cita-cita terwujudnya keamanan dalam negeri untuk mencapai masyarakat madani yang adil, makmur dan beradab berdasarkan Pancasila dan UUD RI 1945, seperti yang tercantum dalam UU No.2 Tahun 2022 Tentang Kepolisian Negara RepubIik Indonesia dapat kita capai,” ungkap Menteri PPPA.
As SDM Polri menyebutkan, wanita dan anak sangat rentan menjadi korban kejahatan, dalam hal ini, peran Polwan sangat dibutuhkan oleh Institusi Polri. Terkait kasus yang belakangan ini muncul, terkait kasus anak yang menjadi korban, dibutuhkan Polisi yang mampu memahami perspektif korban dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Dalam acara tersebut, As SDM Kapolri menyampaikan sejumlah pesan, termasuk soal integritas. As SDM mengatakan, dari hasil survey yang dilakukan internal Polri terkait keinginan masyarakat, diperoleh hasil bahwa masyarakat ingin anggota polisi yang berintegritas.
“Hasil survei kami, apa sih yang diinginkan masyarakat dari Polri, polisi yang seperti apa sih, yang paling nomor satu adalah polisi memiliki integritas,” ungkap As SDM Polri, Rabu (19/1).
As SDM Polri menyebutkan, bahwa banyak anggota Polri yang memiliki kemampuan teknis seperti pengungkapan kasus. Namun, dalam proses pengungkapan tersebut ada penyimpangan.
“Kalau kita bicara profesional enggak bisa dipisahkan kemampuan teknis, dengan integritas, dengan kejujuran. Makanya banyak anggota kita secara teknis bagus, ada kasus besar bisa diungkap tapi begitu ditangkap tak bisa diselesaikan dengan cara-cara baik. Ada penyimpangan,” ungkap As SDM Polri.
Mantan Kapolda Aceh itu menyebutkan, bahwa SDM Polri punya pekerjaan rumah dari Kapolri, Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., yakni mewujudkan anggota Polri yang jujur dan memiliki integritas.
“Pak Kapolri selalu bilang bagaimana SDM menjadi tempat meningkatkan kompetensi dan profesional,” pungkas As SDM Polri. ( Tribratanews.polri.go.id )
