LENSA-RAKYAT.COM, MATARAM – Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melakukan kunjungan kerja ke Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Kamis 11 November 2021. Kunjungan ini dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Mataram.
Pembahasan RUU dihadiri oleh Gubernur NTB beserta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kepala Pengadilan Tinggi TUN Surabaya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTB, Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM NTB, Sekretaris Direktorat Jenderal Militer dan TUN Mahkamah Agung, dan yang lainnya di kantor Gubernur NTB.
Wakil Ketua Badan Legislasi, Ibnu Multazam selaku ketua rombongan mengatakan bahwa pembahasan RUU ini dilakukan agar masyarakat dan pemangku kepentingan memahami urgensi pembahasan RUU Pembentukan Pengadilan Tinggi TUN, karena menurutnya, dalam pasal 6 ada partisipasi pemerintahan daerah dalam penyiapan lahan dalam bentuk hibah. Ibnu berharap pemerintah NTB memberi tanggapan baik dari terhadap RUU tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam rapat tersebut perwakilan dari Pengadilan Tinggi TUN Surabaya, Kamer Togatorop menyampaikan jika ada penyediaan lahan dari pemerintah mohon sekalian penyediaan lahan untuk perumahan hakim tingginya.
Sedangkan Biro Hukum NTB, menyambut baik terbentuknya PT TUN NTB, karena itu akan sangat memudahkan akses keadilan bagi masyarakat.
Anggota Badan Legislasi DPR RI menyambut baik apa yang disampaikan oleh Togatorop, karena menurutnya rumah dinas harus disediakan untuk menjaga marwah hakim dan pengadilan.
Sementar itu , Sekretaris Pemerintah Daerah NTB dalam rapat menyampaikan akan mencarikan alternatif di daerah yang dekat dengan bandara atau di Lombok Barat, mengingat Universitas Mataram akan dikembangkan di area Gunung Sasak.
Turut hadir dalam acara yang diselenggarakan dengan menerapkan protokol kesehatan ketat ini, yaitu beberapa Anggota Badan Legislasi DPR RI dari berbagai fraksi, Ketua Pengadilan TUN Mataram, Hakim Yustisial pada Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Matra Satria Putra, S.H., M.H., Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung Edi Yuniadi, S.Sos,. M.M., CPSAK, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi TUN Surabaya, Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Mataram, Sekretaris Pengadilan Tinggi TUN Surabaya dan lainnya. (Tim )
