KENDARI,lensa-rakyat.com – Di tengah memanasnya kontestasi Pemilihan Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) 2024, berbagai isu beredar di kalangan masyarakat, salah satunya dugaan adanya pemberian amplop kepada sejumlah kepala desa dari salah satu pasangan calon gubernur.
Menanggapi hal ini, Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Sulawesi Tenggara dengan tegas membantah keterlibatan para kepala desa dalam politik uang dan menegaskan bahwa organisasi tersebut akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti Money Politik.
Ketua APDESI Sultra La Ode Alwi Haidatul, menegaskan sejauh ini, APDESI Sulawesi Tenggara tidak berpihak kepada satu pasangan calon gubernur. Sebagai organisasi yang menaungi seluruh kepala desa di Sultra, APDESI memilih untuk tetap netral dan tidak terlibat dalam dukung-mendukung salah satu calon.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami memahami pentingnya menjaga integritas Pilkada, terutama di tingkat pemerintahan desa, yang sering kali menjadi sasaran praktik politik uang,” kata La Ode Alwi Haidatul
Langkah ini diambil setelah munculnya kabar bahwa sejumlah kepala desa diduga menerima amplop dari salah satu pasangan calon gubernur. Menyikapi rumor tersebut, Ketua APDESI menyatakan bahwa belum ada bukti yang dapat menguatkan tuduhan tersebut dan menegaskan bahwa APDESI sebagai lembaga akan mendukung penuh proses demokrasi yang bersih dan bermartabat.
Alwi mengungkapkan bahwa pembentukan satgas anti money politik merupakan bagian dari upaya APDESI Sultra untuk menjaga Pilkada agar tetap berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi. Satgas ini dibentuk guna memantau jalannya Pilkada, khususnya untuk mengawasi adanya indikasi praktik politik uang yang dapat melibatkan para kepala desa.
“Satgas ini akan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan bahwa semua berjalan sesuai dengan aturan”, tegas Alwi.
Menurut Alwi, satgas anti money politik yang dibentuk APDESI akan diberi mandat khusus untuk mengawasi dan memeriksa laporan-laporan terkait dugaan pelanggaran, khususnya yang melibatkan pemerintah desa. Dengan adanya Satgas ini, APDESI ingin mengirimkan pesan jelas bahwa mereka tidak akan mentolerir politik uang dalam bentuk apapun.
Selain itu, Ketua APDESI Sultra juga menyoroti pentingnya keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat dalam menjaga kemurnian proses Pilkada. Sebab, Pilkada adalah momentum penting bagi masyarakat Sultra untuk memilih pemimpin yang benar-benar berkomitmen untuk membangun daerah ini. Oleh karena itu, semua pihak, termasuk para kepala desa, harus menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam praktik-praktik yang mencederai demokrasi, seperti politik uang.
“Kami akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk Bawaslu, untuk memastikan bahwa jika ada dugaan pelanggaran, terutama yang melibatkan pemerintah desa, hal tersebut akan segera ditangani. Satgas ini akan menjadi mata dan telinga kami dalam menjaga integritas Pilkada”, beber Kepala Desa Umba Kecamatan Napano Kusambi Kabupaten Muna Barat itu.
Lebih lanjut Alwi menegaskan bahwa isu dugaan amplop yang disebarkan ke kepala desa, harus dihadapi dengan bukti nyata dan prosedur hukum yang jelas. Jangan sampai Pilkada yang seharusnya menjadi ajang demokrasi yang sehat dirusak oleh isu-isu yang tidak berdasar.
“Kami mendorong masyarakat untuk melaporkan segala bentuk pelanggaran pemilu ke Bawaslu dengan membawa bukti yang sah. Jangan hanya menyebar dugaan tanpa dasar”, imbaunya.
Lebih jauh, Ketua APDESI Sultra juga menekankan pentingnya memberikan pendidikan politik kepada masyarakat agar mereka tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu yang tidak berdasar.
“Kami di APDESI sangat mendukung Pilkada yang cerdas, di mana masyarakat memilih berdasarkan visi dan misi yang ditawarkan oleh para calon, bukan karena uang atau politik transaksional. Kami ingin Pilkada ini menjadi momentum perubahan yang nyata bagi Sulawesi Tenggara”, tukasnya.
Satgas anti money politik yang dibentuk APDESI ini akan diisi oleh perwakilan kepala desa dari berbagai kabupaten di Sulawesi Tenggara. Mereka akan dilatih dan diberi pemahaman terkait mekanisme pelaporan dugaan pelanggaran pemilu serta diberikan tugas untuk aktif memantau setiap aktivitas politik yang melibatkan kepala desa.
Ketua APDESI Sultra juga menekankan bahwa pembentukan Satgas ini merupakan bagian dari komitmen organisasi untuk tidak terlibat dalam dukungan politik kepada pasangan calon manapun.
“Kami di APDESI tidak mendukung salah satu pasangan calon secara kelembagaan. Kami tetap berada di posisi netral dan akan terus memastikan bahwa para kepala desa tidak dimanfaatkan oleh pihak manapun untuk kepentingan politik”, demikian paparan Alwi.
Ia berharap, dengan adanya satgas anti money politik ini, kepercayaan masyarakat terhadap proses Pilkada di Sultra akan meningkat dan masyarakat bisa melihat bahwa APDESI serius dalam menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam politik uang sehingga Pilkada bisa berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang benar.
Di akhir pernyataannya, Ketua APDESI Sultra mengimbau agar seluruh pasangan calon gubernur fokus pada penyampaian visi dan misi serta program-program yang akan membawa perubahan positif bagi Sulawesi Tenggara.
“Biarkan masyarakat yang menilai dan memilih berdasarkan program kerja yang ditawarkan, bukan karena politik transaksional. Pilkada ini harus menjadi ajang kompetisi gagasan, bukan kompetisi uang”, tutupnya.
Dengan adanya satgas anti money politik yang dibentuk oleh APDESI Sultra, diharapkan dapat memberikan rasa aman dan adil dalam pelaksanaan Pilkada, serta menjaga integritas para kepala desa sebagai pemimpin di tingkat desa yang berperan penting dalam mendukung proses demokrasi.
(red)
