Lensa-Rakyat.Com, Ntt Manggarai Barat – Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI TB Ace Hasan Syadzily melihat secara langsung pencairan dan penyaluran program-program bantuan sosial dari Kementerian Sosial untuk masyarakat di Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Adapun sejumlah program-program tersebut adalah Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 16.142 KPM senilai Rp15.030.900.000; Bantuan ATENSI untuk anak yatim untuk 13 orang senilai Rp11.300.000, bantuan aksesbilitas untuk 18 orang senilai Rp43.800.000, bantuan kebutuhan dasar ODGJ untuk 11 orang senilai Rp5.500.000; dan Bantuan Sosial Program Sembako tahun 2022 periode Januari-Maret untuk 13.258 KPM senilai Rp7.954.800.000.
“Komisi VIII DPR RI Melihat secara langsung bagaimana program dari Kementerian Sosial yang dialokasikan untuk Kabupaten Manggarai Barat. Ada banyak program-program bantuan sosial dari Kementerian Sosial, misalnya ada Program Keluarga Harapan (PKH), Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST) sebagai bentuk perhatian pemerintah bagi masyarakat yang terkena pandemi Covid-19,” kata Ace seusai melakukan penyaluran bantuan sosial, di Kantor Bupati Manggarai Barat, NTT, Selasa (22/2/2022).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ace mengatakan, Komisi VIII DPR selalu mendukung program bansos, terutama Program ATENSI, dimana dana tersebut diperuntukkan kepada anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya akibat pandemi Covid-19. “Tadi diserahkan untuk anak tersebut diberi bantuan Rp200.000 per bulan. Alasan kami mendukung program ATENSI ini karena anak yatim piatu itu dilindungi oleh negara, fakir miskin dilindungi negara, itu adalah kewajiban konstitusi. Ade-ade juga tidak boleh putus sekolahnya. Jadi adek-adek tersebut harus terdaftar dalam program Kartu Indonesia Pintar (KIP), harus terdata di program PKH, terutama kelompok disabilitas,” kata Ace.
Selain itu, Ace menekankan kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur agar selalu melakukan pemuktahiran data-data penerima bantuan kepada Kementerian Sosial. Sehingga bantuan-bantuan sosial tersebut betul-betul sampai dan tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkannya. “Kami juga mendorong kepada pemerintah daerah agar proses pemuktahiran data dilakukan secara update kepada Kementerian Sosial supaya nanti jangan sampai ada kesalahan data,” pesan politisi Partai Golkar tersebut.
Sebelumnya Kemensos menyampaikan penyaluran BPNT tahun 2021 telah menjangkau sebanyak 1.172 KPM. Program bantuan sosial ATENSI untuk anak yatim, piatu, dan yatim-piatu (Yapi) yang orangtuanya meninggal karena Covid-19 sebanyak 16 orang senilai Rp7.400.000. Sebanyak 13 anak Yapi yang orangtuanya meninggal karena covid-19 mendapatkan bantuan nutrisi senilai Rp3.900.000. Kemudian disalurkan pula bantuan paket ODGJ kepada sebanyak 11 orang senilai Rp5.500.000. Untuk penyandang disabilitas fisik diberikan bantuan berupa kursi roda sebanyak 6 unit senilai Rp10.800.000, dan untuk penyandang disabilitas netra berupa tongkat adaptif sebanyak 10 unit.
Hadir juga dalam acara tersebut sejumlah Anggota Komisi VIII DPR RI, di antaranya Umar Basor, Anisah Syakur, Subarna, Ina Ammania, Muhammad Ali Ridha, Nur Azizah Tamhid. Kemudian Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Pepen Nazaruddin dan Sekretaris Daerah Manggarai Barat Fransiskus Sales Sodo. (qq/sf)
Sumber ( KOMISI VIII )
