MUNA, LENSA-RAKYAT.COM || Agung D. Patama juga Memiinta Komisi V DPR RI Kawal Penyelamatan Mata Air Jompi dan Infrastruktur di Kecamatan Duruka.
Founder Ide Wuna, Agung D. Pratama, menyatakan dukungannya terhadap pernyataan Wakil Ketua Komisi V DPR RI, yang menegaskan bahwa kepala daerah tidak boleh berdiam diri hanya karena keterbatasan anggaran.
Menurut Agung, pesan tersebut bukan hanya ditujukan kepada pemerintah daerah, tetapi juga menjadi panggilan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk bergotong royong memperjuangkan pembangunan daerah.
“Saya sependapat dengan apa yang disampaikan Bapak Ridwan Bae. Tidak ada uang bukan berarti diam. Dalam kondisi fiskal yang terbatas, justru dibutuhkan kerja sama yang lebih kuat antara pemerintah daerah, provinsi, pemerintah pusat, dan masyarakat untuk menghadirkan solusi bagi daerah,” ujar Agung.
Agung mengatakan masih banyak persoalan strategis di Kabupaten Muna yang membutuhkan perhatian serius dan dapat diperjuangkan melalui sinergi antara pemerintah daerah sampai pemerintah pusat. Menurutnya, salah satu persoalan paling mendesak adalah penyelamatan Hutan Lindung Jompi beserta Mata Air Jompi yang menjadi sumber utama air bersih bagi masyarakat Kota Raha dan sekitarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menjelaskan, sejumlah hasil penelitian menunjukkan kondisi Hutan Lindung Jompi terus mengalami tekanan. Sekitar 1.080 hektare atau 56,05 persen kawasan hutan telah mengalami kerusakan, sementara 13,65 persen lainnya berada dalam kondisi terancam rusak. Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya fungsi kawasan sebagai daerah resapan air.
Selain itu, penelitian mengenai Mata Air Jompi juga menunjukkan penurunan debit air yang sangat signifikan. Pada dekade 1980–1990-an, Mata Air Jompi mampu menghasilkan sekitar 300 liter per detik, namun kini hanya tersisa sekitar 28 liter per detik. Persoalan lain yang turut memperburuk kondisi tersebut adalah meningkatnya sedimentasi.
Menurut Agung, apabila rehabilitasi kawasan hutan tidak segera menjadi prioritas, maka dalam 10 hingga 20 tahun ke depan Kabupaten Muna berpotensi menghadapi krisis ketersediaan air bersih yang lebih serius.
“Jompi bukan sekadar kawasan hutan. Jompi adalah sumber kehidupan masyarakat Muna. Kalau hari ini kita tidak serius menyelamatkannya, maka generasi berikutnya akan menerima dampak yang jauh lebih berat,” katanya.
Selain isu lingkungan, Agung juga menyoroti kondisi infrastruktur di Kecamatan Duruka yang menurutnya telah lama membutuhkan perhatian pemerintah. Ia menyebut sejumlah ruas jalan strategis yang perlu segera ditingkatkan, antara lain Jalan Desa Lasunapa menuju Kecamatan Lohia, Jalan Desa Banggai menuju Desa Ghonsume dan Desa Mabolu, Jalan Kelurahan Wapunto menuju Desa Lasunapa, serta Jalan Kelurahan Palangga menuju Desa Lagasa yang menghubungkan Kecamatan Duruka dengan Kecamatan Katobu melalui kawasan Empang.
Menurutnya, peningkatan jalan-jalan tersebut akan memperlancar mobilitas masyarakat, mendukung aktivitas ekonomi, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik antarwilayah.
Agung juga meminta perhatian khusus terhadap kondisi RK 4 di Desa Lasunapa kecamatan duruka, yang dinilai membutuhkan penataan kawasan secara menyeluruh. Ia menjelaskan bahwa kawasan tersebut telah sangat padat sehingga banyak keluarga baru kesulitan memperoleh lahan untuk membangun rumah. Akibatnya, dalam satu rumah kini terdapat beberapa kepala keluarga yang tinggal bersama karena tidak memiliki pilihan lahan untuk mendirikan tempat tinggal sendiri.
Di sisi lain, RK 4 di desa lasunapa merupakan kawasan pesisir yang setiap tahun menghadapi ancaman abrasi dan pasang air laut. Pada waktu-waktu tertentu, air laut bahkan telah mencapai halaman Belakang rumah warga.
“Pemerintah perlu memikirkan penataan kembali kawasan RK 4 Desa Lasunapa Kecamatan duruka. Selain pelebaran kawasan permukiman agar masyarakat memiliki ruang membangun rumah, juga diperlukan pembangunan pengamanan pantai berupa talud atau penguatan garis pantai untuk mengurangi abrasi dan melindungi permukiman warga. Jangan sampai masyarakat terus hidup dalam kekhawatiran setiap kali air laut pasang,” ujar Agung.
Di akhir pernyataannya, Agung berharap momentum kunjungan kerja dan reses Bapak Ridwan Bae tidak berhenti sebagai agenda seremonial, melainkan menjadi titik awal penyelesaian berbagai persoalan strategis di Kabupaten Muna.
Menurut Agung, Bapak Ridwan Bae merupakan salah satu tokoh yang telah banyak berkontribusi terhadap pembangunan di wilayah Muna Raya maupun Sulawesi Tenggara.
“Saya telah melihat kepedulian dan aksi nyata beliau dalam menyelesaikan berbagai persoalan daerah. Karena itu saya menilai Bapak Ridwan Bae layak disebut sebagai bapak pembangunan Muna Raya dan salah satu tokoh pembangunan Sulawesi Tenggara.
Kiprah beliau bersama Partai Golkar dalam mendorong pembangunan infrastruktur dan memperjuangkan kepentingan masyarakat patut diapresiasi. Dengan kapasitas beliau sebagai Wakil Ketua Komisi V DPR RI yang membidangi infrastruktur, jalan, sumber daya air, dan perumahan, saya optimistis aspirasi masyarakat Muna memiliki peluang besar untuk diperjuangkan melalui program pemerintah pusat,” ungkapnya.
Agung berharap Komisi V DPR RI dapat mengawal juga upaya penyelamatan Hutan Lindung dan Mata Air Jompi, peningkatan jalan-jalan penghubung di Kecamatan Duruka, serta penataan kawasan pesisir RK 4 Desa Lasunapa kecamatan Duruka,agar dapat direalisasikan melalui sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
“Kami berharap Bapak Ridwan Bae dapat mengawal penyelamatan Hutan Jompi, peningkatan jalan-jalan penghubung di Kecamatan Duruka, serta penataan kawasan pesisir RK 4 Desa Lasunapa demi masa depan masyarakat Muna yang lebih baik,” tutup Agung D. Pratama. (Red)
