KENDARI,Lensa-rakyat.com || Komisi II DPRD Kota Kendari menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi dan PT Pertamina Integrated Terminal Kendari, membahas persoalan antrean serta distribusi BBM jenis Pertalite yang terjadi di sejumlah SPBU di Kota Kendari.
Dalam RDP tersebut terungkap bahwa persoalan antrean panjang yang terjadi belakangan ini bukan semata-mata disebabkan oleh keterbatasan stok BBM. Justru, terjadi peningkatan distribusi stok secara signifikan sebagai respons terhadap melonjaknya kebutuhan masyarakat.
Anggota Komisi II DPRD Kota Kendari, Maulana, menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pembahasan bersama Pertamina, ketersediaan stok BBM di Kota Kendari masih dalam kondisi aman.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ini bukan disebabkan oleh keterbatasan stok. Stock kita sangat aman, bahkan ada peningkatan stock hingga 116 persen dari kondisi normal. Jadi persoalannya bukan barangnya tidak ada, tetapi terjadi lonjakan permintaan yang cukup signifikan,” jelas Maulana.
Menurutnya, salah satu faktor utama yang memicu peningkatan permintaan Pertalite adalah adanya peralihan konsumen dari Pertamax ke Pertalite setelah terjadi kenaikan harga Pertamax dalam waktu yang relatif singkat.
“Yang menjadi persoalan adalah lonjakan pengguna Pertalite. Ada eks pengguna Pertamax yang kemudian beralih ke Pertalite akibat kenaikan harga Pertamax yang cukup tinggi dan terjadi dalam waktu yang singkat. Ini kemudian memberikan tekanan terhadap distribusi di lapangan,” ujarnya.
Kondisi tersebut kemudian berdampak pada meningkatnya antrean di sejumlah SPBU. Data terbaru yang disampaikan Pertamina juga menunjukkan adanya lonjakan penyaluran Pertalite di Kota Kendari dibandingkan kondisi normal, sementara Pertamina telah melakukan penambahan suplai serta memperpanjang jam operasional untuk merespons peningkatan kebutuhan masyarakat.
Maulana menegaskan, DPRD Kota Kendari bersama Pemerintah Kota Kendari akan segera melakukan langkah-langkah untuk mengendalikan kondisi tersebut agar distribusi BBM dapat berlangsung lebih tertib dan masyarakat tidak dirugikan.
“Kami dari pihak DPRD Kota Kendari bersama Pemerintah Kota Kendari akan segera merumuskan kebijakan untuk menanggulangi fenomena ini. Kita ingin memastikan masyarakat tetap mendapatkan haknya untuk memperoleh BBM secara tertib dan adil,” katanya.
Salah satu langkah yang menjadi perhatian adalah memperkuat pengawasan di tingkat SPBU. DPRD mendorong adanya kontrol terhadap pola antrean dan pengisian BBM agar tidak terjadi pembelian berulang oleh kendaraan yang sama dalam waktu berdekatan.
“Salah satunya akan ada kontrol di pihak SPBU agar tidak ada yang antre atau mengisi secara dobel-dobel. Jangan sampai satu orang mengambil porsi yang seharusnya bisa dinikmati oleh pengguna lainnya. Kita ingin distribusinya lebih tertib sehingga semua masyarakat memiliki kesempatan mendapatkan BBM,” tegas Maulana.
Ia menambahkan, penyelesaian persoalan antrean BBM tidak cukup hanya dengan menambah pasokan. Menurutnya, diperlukan pengawasan bersama antara Pertamina, pemerintah daerah, DPRD, pengelola SPBU dan masyarakat agar peningkatan permintaan tidak kembali menimbulkan persoalan di lapangan.
“Intinya, stok aman. Yang perlu kita benahi adalah bagaimana distribusinya bisa lebih tertib, pengawasannya diperkuat, dan masyarakat juga tidak melakukan pembelian secara berlebihan,” pungkasnya.AKo
Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi antrean panjang di sejumlah SPBU sekaligus memastikan BBM subsidi dapat disalurkan secara lebih tertib, merata dan tepat sasaran kepada masyarakat Kota Kendari.
Rasmin
