Lensa-Rakyat.Com, NTT – Pada 10 Desember 2021 beredar seruan dari Kelompok ormas masyarakat sipil kepada Kapolri, Kapolda NTT dan Kapolres Nagekeo untuk menarik mundur anggota Polri dari wilayah proyek Nasional Waduk Lembo di Rendu, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Terkait hal itu, Kapolda NTT Irjen Pol Drs. Lotharia Latif, S.H., M.Hum melalui Kabidhumas Polda NTT Kombes Pol Rishian Krisna Budhiaswanto, S.H., S.I.K., M.H menyatakan bahwa Proyek strategi Nasional yang telah ditetapkan pemerintah harus tetap berjalan dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku.
“Bahwa Pronas (proyek nasional) harus berjalan dengan tetap memperhatikan aturan hukum yang berlaku dan diminta kepada masyarakat agar tidak terprovokasi oleh pihak-pihak tertentu”, ujar Kombes Pol Rishian Krisnaa Budhiaswanto, S.H., S.I.K., M.H saat dikonfirmasi pada Sabtu (11/12/2021).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Disebutkannya, seruan itu datang dari 13 organisasi masyarakat diantaranya, Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Gereenpeace Indonesia, WALHI, YLBHI, KONTRAS, Sayogyo Institute, Fraksi Rakyat Indonesia, Perempuan Aman, JATAM, BPAN,Bersihkan Indonesia dan ICEL.
Kabidhumas Polda NTT pun mengimbau kepada pihak-pihak yang tidak menyetujui akan pembagunan proyek nasional waduk Lembo, dipersilahkan untuk bisa melakukan dialog dengan pemerintah baik pusat maupun pemerintah daerah setempat, sehingga tidak menghalangi proses yang sedang berjalan.
“Bila masih ada yang tidak setuju, silahkan dialog dengan Pemda atau Bupati selaku wakil pemerintah pusat di daerah. Dan jangan juga menghalangi kegiatan tim di lokasi-lokasi masyarakat yang sudah tidak ada persoalan dan menerima hal tersebut”, imbau Kabidhumas Polda NTT.
“Pembangunan tersebut merupakan prioritas untuk kesejahteraan masyarakat Nagekeo itu sendiri dan jangan ada cara-cara yang dibuat untuk membenturkan masyarakat kecil dengan masyarakat lain ataupun dengan petugas di lapangan”, tambahnya.
Lanjutnya, dalam tugas mengamankan kegiatan proyek strategi nasional, Polri selalu mengedepankan dialog dan kommunikasi.
“Polri terus mengedepankan dialog dan komunikasi, tetapi proses pembangunan tetap dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan karena bendungan tersebut juga sangat dibutuhkan oleh masyarakat Nagekeo”, pungkasnya.
Sumber ( Tribratanewsntt.com )
