Komisi V Minta Proyek Bendungan Pamukkulu Berdayakan Tenaga Kerja Lokal

Lensa-Rakyat.Com, Takalar Sulsel – Anggota Komisi V DPR RI Muhammad Fauzi menyoroti terkait penyerapan tenaga kerja dalam proyek pembangunan Bendungan Pamukkulu. Fauzi meminta pemerintah, dalam hal ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), mengupayakan pemberdayaan tenaga kerja lokal dalam proyek pembangunan bendungan yang terletak di Desa Ko’mara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan itu.

“Sebuah harapan yang harus diusahakan, dimana setiap ada kegiatan-kegiatan atau proyek dari pemerintah pusat yang ada di daerah, terlebih yang bersifat Proyek Strategis Nasional (PSN) dan saat ini pemerintah masih terus menjalankan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), otomatis proyek-proyek seperti ini harus ada penyerapan tenaga kerja lokal yang signifikan,” papar Fauzi ketika mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik ke Takalar, Sulsel, Sabtu (29/1/2022).

Tenaga kerja yang dimaksud, lanjut Fauzi, termasuk tenaga kerja hard skill dan juga soft skill, sehingga keberadaan proyek ini, dari mulai pengerjaan sampai setelah selesai, dapat dirasakan kebermanfaatan dan keberadaan dari proyek pembangunan Bendungan Pamukkulu ini. “Harus jelas, tenaga kerja yang dilibatkan dalam proses pembangunan bendungan ini, terlebih anggaran yang digunakan mencapai Rp138,6 miliar,” ucap politisi Partai Golkar itu.

Baca Juga:  Tinjau Arus Mudik di Bandara Soetta, Kapolri Minta Perketat Pengawasan Warga dari Luar Negeri

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Fauzi menambahkan bahwa di Kabupaten Takalar ini cukup mudah dalam mendapatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dapat diberdayakan menjadi tenaga kerja lokal untuk proyek pembangunan Bendungan Pamukkulu. Selain itu, Fauzi juga mengutarakan agar pemerintah banyak melibatkan pengusaha pengusaha lokal dan juga menggunakan bahan baku lokal sehingga perekonomian daerah bisa lebih hidup.

“Kami akan terus dukung dan kawal pemerintah daerah (pemda) untuk menyelesaikan proyek bendungan itu tepat waktu. Karena konsekuensinya kalau pengerjaan proyek ini tertunda, dapat mengakibatkan penambahan anggaran lagi,” tutup legislator dapil Sulsel III itu. (ica/sf)

Sumber ( KOMISI V )