Setiap tahun, ketika musim kemarau tiba, langit di sebagian wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua kembali berubah kelabu. Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) seolah telah menjadi ritual tahunan yang dinormalisasi. Selama ini, narasi yang paling sering mengemuka di ruang publik adalah narasi teknis dan ekologis: cuaca ekstrem, fenomena El Nino, hingga keterbatasan armada pemadam.
Namun, jika kita menelisik lebih dalam melalui lensa kriminolog khususnya Green Criminology (kriminologi hijau), karhutla bukan sekadar bencana alam, melainkan sebuah kejahatan yang terencana, rasional, dan bermotif ekonomi. Dalam perspektif kriminologi, pembakaran lahan secara masif sangat relevan dibedah menggunakan Teori Pilihan Rasional (Rational Choice Theory).
Pelaku pembakaran yang sebagian besar didorong oleh kepentingan ekspansi perkebunan skala besar maupun aktor-aktor di baliknya yang melakukan kalkulasi untung-rugi yang matang. Membuka lahan dengan cara membakar jauh lebih murah serta cepat dibandingkan metode tanpa bakar (Zero Burning). Ketika keuntungan ekonomi yang didapat jauh melampaui risiko tertangkap dan besaran denda yang dijatuhkan, maka membakar hutan menjadi pilihan yang “rasional” secara bisnis.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Di sinilah letak kegagalan sistem pencegahan kita: hukum belum mampu membuat kejahatan ini menjadi tidak menguntungkan. Lebih jauh lagi, karhutla adalah wujud nyata dari Kejahatan Kerah Putih (White-Collar Crime) dan Kejahatan Korporasi (Corporate Crime). Dalam banyak kasus, hukum di Indonesia sering kali hanya tajam ke bawah menangkap petani kecil atau buruh lapangan yang dibayar murah untuk menyulut api, tetapi tumpul ke atas.
Aktor intelektual, pemodal, dan korporasi yang menikmati hasil akhir dari lahan yang terbakar kerap berlindung di balik rumitnya birokrasi perizinan dan celah pembuktian hukum.
Oleh karena itu, penanganan karhutla tidak akan pernah tuntas apabila hanya mengandalkan pendekatan pemadaman api di hilir. Diperlukan perombakan strategi pencegahan dan penegakan hukum di hulu dengan pendekatan kriminologis yang tajam:
1. Pencegahan Kejahatan Berbasis Situasi (Situational Crime Prevention) Dalam kriminologi pencegahan kejahatan situasional, salah satu prinsip utamanya merupakan Removing The Rewards (menghilangkan keuntungan).
Pemerintah seharusnya menerapkan kebijakan pembekuan dan pencabutan izin konsesi secara otomatis pada lahan yang terbukti terbakar, tanpa menunggu proses pidana yang berlarut-larut. Apabila lahan yang terbakar otomatis disita negara untuk dijadikan sebagai kawasan konservasi dan tidak boleh ditanami komoditas komersial selama puluhan tahun, maka pada motif ekonomi untuk membakar lahan akan mati dengan sendirinya.
1. Penegakan Prinsip Strict Liability dan Pemiskinan Korporasi Penegakan hukum harus bergeser dari sekadar mengejar pelaku lapangan menuju pertanggungjawaban pidana korporasi (Corporate Criminal Liability). Penerapan asas tanggung jawab mutlak (Strict Liability) harus dikawal ketat di pengadilan, sehingga pemegang izin tidak lagi berkelit dengan alasan “lahan dibakar oleh masyarakat sekitar”.
Selain denda pemulihan lingkungan yang fantastis, instrumen Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) wajib digunakan untuk menyita aset dan melumpuhkan finansial korporasi maupun pemilik manfaat (Beneficial Owner) di baliknya.
1. Pengawasan Berbasis Teknologi dan Transparansi Rantai Pasok Mengacu pada Routine Activity Theory, kejahatan terjadi ketika ada pelaku termotivasi, target yang rentan, dan ketiadaan penjaga yang mampu (Capable Guardian).
Di era digital, fungsi penjaga harus diperkuat melalui pemanfaatan citra satelit resolusi yang tinggi, pemantauan Hotspot secara Real-Time, dan keterbukaan data peta konsesi kepada publik. Selain itu, tekanan pasar harus diaktifkan dengan memutus rantai pasok (Supply Chain): perusahaan pembeli komoditas (seperti kelapa sawit atau kayu) harus dikenakan sanksi jika terbukti menampung hasil panen dari lahan bekas terbakar.
1. Keadilan Restoratif dan Rekayasa Sosial di Tingkat Tapak Kriminologi tidak hanya bicara soal penghukuman, akan tetapi juga akar masalah sosial, masyarakat lokal yang masih mempraktikkan pembukaan lahan tradisional karena keterbatasan ekonomi, pendekatan represif bukanlah solusi.
Negara harus hadir memberikan insentif bagi praktik pertanian tanpa bakar, menyediakan alat berat secara komunal, serta membuka akses pasar kepada produk hasil hutan bukan kayu.
Ketika masyarakat sejahtera dan memiliki rasa memiliki terhadap hutan, mereka akan menjadi garda terdepan yang mencegah masuknya aktor-aktor pembakar bayaran. Pada akhirnya, asap karhutla yang menyesakkan dada jutaan warga bukanlah sekadar uap air dan karbon, melainkan manifestasi dari keserakahan yang dibiarkan berulang.
Selama negara masih memandang karhutla hanya sebatas musibah musim kemarau dan bukan kejahatan luar biasa terhadap kemanusiaan dan ekologi, selama itu pula kita hanya akan sibuk memadamkan api tanpa pernah menyentuh para penyulutnya.
Choiruddin Wachid.
P142252001
Sekolah Pascasarjana
Universitas Hasanuddin Makassar
Magister Kriminologi
