Lensa-Rakyat.Com, Jakarta – Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani mengapresiasi perintah dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta jajarannya segera mengupayakan pengendalian harga minyak goreng yang melambung tinggi sejak beberapa bulan terakhir. Menurutnya, langkah progresif pemerintah dinantikan oleh rakyat.
“Kerja cepat Pemerintah menurunkan harga minyak goreng ditunggu rakyat. Maka pengendalian mahalnya harga minyak goreng di pasaran harus cepat terealisasi,” kata Puan dalam keterangan tertulisnya kepada Parlementaria, Rabu (5/1/2022). Harga minyak goreng saat ini sudah mencapai Rp 20 ribu per liter.
Puan menilai, tidak stabilnya harga minyak goreng nasional sudah terlalu lama dibiarkan tidak terkendali dan akhirnya menyusahkan masyarakat. “Keadaan ini sungguh berat bagi rakyat kecil. Apalagi harga-harga bahan pokok lainnya juga banyak yang melambung tinggi sejak akhir tahun lalu,” tutur perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lebih lanjut Puan memahami mahalnya minyak goreng disebabkan harga minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) internasional yang tengah tinggi. Meski begitu, pemerintah dinilai seharusnya sudah melakukan intervensi sejak awal sehingga harga minyak goreng tidak terus menerus merangkak naik.
“Operasi pasar perlu dilakukan secara berkala, termasuk oleh dinas terkait di daerah-daerah untuk terus memastikan ketersediaan minyak goreng di pasar sehingga tidak terjadi kelangkaan dan harga pun bisa kembali stabil,” sebut politisi PDI-Perjuangan tersebut.
Selain itu, mantan Menko PMK itu juga menyoroti langkah Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang menyatakan telah mendistribusikan stok minyak goreng agar tetap tersedia secara nasional dengan harga terjangkau. Puan mengatakan, seharusnya penyaluran minyak goreng kemasan sederhana dengan harga Rp14 ribu per liter sudah dilakukan jauh hari sebelum masa Natal dan Tahun Baru.
“Mahalnya harga minyak goreng ini bukan baru-baru saja terjadi. Distribusi minyak goreng dengan harga terjangkau seharusnya sudah dilakukan sebelum harga minyak goreng meroket tak terkendali. Di berbagai ritel, sampai saat ini masih ada harga minyak goreng kemasan 2 liter mencapai lebih dari Rp40 ribu. Penyaluran minyak goreng kemasan sederhana harus merata di seluruh daerah, termasuk di pasar tradisional,” imbuhnya.
Akibat mahalnya harga minyak goreng, menurut Puan, banyak pelaku usaha kecil yang menjerit seperti salah satunya adalah penjual gorengan. Untuk itu, Puan menegaskan, segala upaya perbaikan harus segera dilakukan pemerintah agar tidak menambah beban perekonomian rakyat dampak pandemi Covid-19.
“Penggunaan instrumen subsidi yang berasal dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit dalam penyaluran minyak goreng kemasan sederhana cukup baik. Namun saran sejumlah ahli agar diberlakukan mekanisme domestic market obligation (DMO) untuk CPO sebagai cara menstabilkan harga kelapa sawit juga perlu dipertimbangkan,” terang Cucu Proklamator RI Bung Karno tersebut.
Terakhir, Puan mengatakan apapun kebijakan yang digunakan pemerintah, DPR RI mengingatkan agar kepentingan rakyat yang harus menjadi prioritas. Untuk itu, Puan pun mengapresiasi langkah pemerintah yang telah melakukan koordinasi dengan produsen dan distributor dalam upaya menstabilkan harga minyak goreng.
Di samping itu, peran masing-masing pemerintah daerah juga dinilai sangat penting untuk dapat terus memastikan ketersediaan minyak goreng aman. “Peran pemerintah daerah juga sangat penting agar dapat terus memastikan ketersediaan minyak goreng di wilayahnya masing-masing aman terkendali,” tutupnya. (bia/sf)
