LENSA-RAKYAT.COM, MAKASSAR | Dewan Pimpinan Pusat Badan Advokasi Investigasi Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (DPP BAIN HAM RI) memberikan mandat kepada Bachtiar Selaku Ketua Umum Persaudaraan Nelayan Indonesia (PNI) dan Mansyur Hamzah selaku sekretaris, pada Jum’at, 9 September 2022.
Bachtiar diberikan mandat untuk melakukan penyusunan struktur kepengurusan sayap Organisasi BAIN HAM RI.
Setelah menerima mandat, Bachtiar Selaku ketua umum PNI diminta untuk berkoodinasi dengan pihak – pihak terkait antara lain TNI/Polri, pelaku usaha, tokoh masyarakat, LSM dan ormas agar terjalin sinergitas yang baik,” ujar Peri Herianto, SH.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Peri Herianto, SH, Ketua Bidang Antar Lembaga DPP BAIN HAM RI mengatakan Nelayan masih sering berurusan hukum saat melaut dengan aparat karena minimnya pengetahuan tentang hukum.
Persaudaraan Nelayan Indonesia (PNI ) adalah sayap BAIN HAM RI yang di Launching pada hari Jumat 07 Agustus 2020 di Kantor BAIN HAM RI di Jalan Tun Abdul Razak Ruko Citraland Celebes Hertasning Baru Gowa-Makassar.
Mandat yang di tanda tangani Ketua Umum DPP BAIN HAM RI, Dr. Muhammad Nur SH.,M.Pd.,MH
dengan nomor/ SM/015/DPP-BAIN HAM RI/IX/2022 di serahkan langsung oleh Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga DPP BAIN HAM RI, Peri Herianto,SH.
Ketua Umum Pengurus Besar Persaudaraan Nelayan Indonesia ( PNI ), Bachtiar mengatakan akan melaksanakan amanah dari DPP BAIN HAM RI adalah tugas yang wajib dilakukan dan berjanji melebarkan sayap PNI di seluruh Indonesia.
Nelayan harus mendapatkan pendidikan hukum sehingga nelayan tidak lagi berurusan hukum saat proses melaut,” ujar Bachtiar.
Rencananya setelah rampung kepengurusan PNI di tingkat pusat maka kami akan melaporkan kembali ke DPP BAIN HAM RI, ” harap Bachtiar. (Bang Ali)
