Makassar – Lensa-Rakyat.Com – Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel di bawah nakhoda Setiawan Aswad menuai banyak sorotan dari masyarakat dan penggiat pendidikan di Sulsel.
Berbagai sorotan itu, mulai masalah pelaksanaan PPDB yang dianggap amburadul, Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan juga diduga tidak transparan, dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang mandek periode Februari – Maret untuk ratusan ASN.
Demikian juga pembanyaran Insentif guru/pegawai honorer yang terbengkalai 4 bulan, ditambah lagi dengan Tugas dan Fungsi Cabang Dinas Pendidikan (Cabdisdik) di 12 Wilayah yang kadang ‘dikebiri’ oleh pejabat dan staf di Disdik Sulsel, sehingga para pejabat Cabdisdik dipandang ‘sebelah mata’ oleh Kepsek SMA, SMK, dan SLB yang ada di wilayahnya masing-masing.
Begitulah gambaran kerja-kerja pejabat di Disdik Sulsel yang berwenang mengelola pendidikan jenjang SMA, SMK, dan SLB yang berkantor di Jalan Perintis Kemerdekaan Km 10 Tamalanrea Kota Makassar ini yang dihuni para pejabat yang notabene adalah orang-orang pilihan tapi kenyataannya tidak mampu memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Salah satu buktinya terlihat akhir-akhir ini, masyarakat setiap harinya datang secara berbondong-bondong ke Disdik Sulsel untuk menanyakan nasib anaknya yang tidak terakomodir masuk sekolah negeri pada sistem zonasi PPDB tahun 2022 ini.
Dilihat dari penampilan mereka, para orangtua calon siswa itu yang datang ke Disdik Sulsel itu rerata berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Dan sungguh miris, kedatangan mereka kadang tidak mendapat respon positif dan pelayanan yang baik dari para pejabat di Disdik Sulsel.
Parahnya lagi, para pejabat di Disdik Sulsel seringkali ‘main kucing-kucingan’ alias ‘main petak umpet’ dengan para orangtua calon siswa yang datang ke Disdik Sulsel yang akan menanyakan nasib anaknya yang terancam putus sekolah.
Begitulah kondisi Disdik Sulsel akhir-akhir ini sesuai hasil pantauan media ini dan hasil penelusuran Ketua DPP LSM Lemkira, Rizal Noma, yang melihat akhir-akhir ini pejabat Disdik Sulsel sangat sulit ditemukan di ruang kerjanya, mereka entah bersembunyi dan ngumpet di mana?
Padahal kata Rizal Noma, para orangtua calon siswa sangat membutuhkan pelayanan dan penjelasan terkait dengan anaknya yang tidak bisa bersekolah di sekolah negeri karena tidak masuk zonasi.
Sementara untuk menyekolahkan anaknya di swasta menurut mereka para orangtua calon siswa itu sangat berat karena memerlukan biaya tinggi. Sementara mereka rerata tidak memiliki pekerjaan tetap hanya pekerja serabutan yang tidak tetap penghasilannya, katanya.
Inilah penyebab dan pemicu, sehingga para orangtua calon siswa merasa dongkol dan kadang gelagat mereka ingin anarkis karena tidak mendapatkan pelayanan yang baik dari para pejabat di Disdik Sulsel. Hal Ini pulalah yang membuktikan ketidakmampuan para pejabat di Disdik Sulsel ini dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat.
Belum lagi masalah lainnya, lanjut Rizal Noma, sebut misalnya bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan yang terkesan tidak transparan dalam pengelolaannya. Buktinya, beberapa pekerja jurnalis dan LSM yang telah berupaya mencari data jumlah sekolah di Sulsel yang mendapatkan DAK Tahun 2022 di masing-masing di bidang teknis yang menangani namun mereka enggan memberi datanya.
Ditambah lagi, adanya informasi beberapa Kepsek SMA dan SMK dari Kabupaten/Kota yang mengatakan pengerjaan DAK di sekolah mereka diarahkan semua oleh oknum di Disdik Sulsel untuk menggunakan swakelola opsi 4 (empat) yang pegerjaannya oleh KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) sekitar sekolah penerima DAK.
Melihat fenomena mencurigakan dan keganjalan manajemen di Disdik Sulsel ini, Ketua DPP LSM Lemkira Sulsel Rizal Noma meminta kepada Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman untuk mengevaluasi para pejabat Disdik Sulsel yang tidak mampu menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat. (Tim)
